Acara Coffee Morning Press Jumat, 11 April lalu, kembali mendatangkan 4 pembicara yang berbeda. Masing-masing pembicara adalah Ketua KPU Cianjur, KH Chairul Anam, perwakilan Panwaslu Perwakilan dari bupati, H. Tedi, dan Humas Polres Cianjur, Priyadi. Mereka datang untuk membicarakan kesiapan mereka menjelang pemilihan gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008.
Menurut Chairul Anam, masih ada 12 kecamatan di Cianjur yang warganya belum menerima Kartu Tanda Pemilih (KTP). Selain itu, banyak terdapat kesalahan cetak dalam KTP, seperti, kesalahan nama pemilih, atau tahun kelahiran pemilih tidak sesuai. Diakui oleh Chairul Anam bahwa percetakan meman mengalami banyak kesalahan teknis. Namun, kesalahan pada KTP tidaklah berpengaruh pada pemilhan, karena KTP hanyalah syarat administratif.
Jika tidak memilki KTP, asalkan memiliki surat C6 (surat panggilan), masyarakat masih bisa memilih. Jika tida memiliki C6, dapat memakai kartu identitas lain, asalkan terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Untuk menanggulangi penggelembungan pemilih, KPU diberi 4 macam alat deteksi (detektor), untuk memeriksa apakah surat suara asli atau tidak.
Sementara itu, pihak Panwaslu memiliki 2 Fungsi untuk mengawas jalannya pilgub, yaitu:
Kemudian pihak Kepolisa sudah melaksanakan simulasi pengamanan TPS dan melibatkan semua peronol untuk mengamankan TPS. Pola pengamanan yag akan dilakukan pihak kepolisian mengacu pada kondisi tiap wilayah dikaitkan dengan hipoleksosbudhankam.
Pendapat
Berkenaan dengan persiapan pilgub dan pelaksanaannya, memang masih banyak terdapat kekurangan. Seperti masalah Kartu Tanda Pemilih. Di daerah saya pun banyak terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemilih dan tahun lahir pemilih.
Mengenai pencoblosan pun, masyarakat sepertnya kurang antusias. Dari sekitar 400 orang pemilih yang terdaftar, hanya 257 orang yang datang ke TPS, itupun 11 surat suara tidak sah. Menurut saya, hal ini karena masyarakat berpendapat pemilihan gubernur tidaklah seperti pemilihan presiden. Dengan kata lain pemilihan gubernur tidaklah sepopuler pemilihan presiden. Sehingga masyarakat tidak tertarikuntuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.
Nurida Husnaningtyas, NIM 0681003
Menurut Chairul Anam, masih ada 12 kecamatan di Cianjur yang warganya belum menerima Kartu Tanda Pemilih (KTP). Selain itu, banyak terdapat kesalahan cetak dalam KTP, seperti, kesalahan nama pemilih, atau tahun kelahiran pemilih tidak sesuai. Diakui oleh Chairul Anam bahwa percetakan meman mengalami banyak kesalahan teknis. Namun, kesalahan pada KTP tidaklah berpengaruh pada pemilhan, karena KTP hanyalah syarat administratif.
Jika tidak memilki KTP, asalkan memiliki surat C6 (surat panggilan), masyarakat masih bisa memilih. Jika tida memiliki C6, dapat memakai kartu identitas lain, asalkan terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Untuk menanggulangi penggelembungan pemilih, KPU diberi 4 macam alat deteksi (detektor), untuk memeriksa apakah surat suara asli atau tidak.
Sementara itu, pihak Panwaslu memiliki 2 Fungsi untuk mengawas jalannya pilgub, yaitu:
- Pengawasan pasif, yaitu panwas menerima laporan pelanggaran yang dilaporkan (pelanggaran administrasi maupun pidana).
- Pengawasan aktif, yaitu panwas aktif mencari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh 2 kandidat gubernur maupun pihak-pihak lain.
- Unsur Akademis
- Unsur Tokoh Masyarakat (ormas, LSM)
- Unsur Pers
- Unsur kejaksaan
- Unsur Kepolisian
Kemudian pihak Kepolisa sudah melaksanakan simulasi pengamanan TPS dan melibatkan semua peronol untuk mengamankan TPS. Pola pengamanan yag akan dilakukan pihak kepolisian mengacu pada kondisi tiap wilayah dikaitkan dengan hipoleksosbudhankam.
Pendapat
Berkenaan dengan persiapan pilgub dan pelaksanaannya, memang masih banyak terdapat kekurangan. Seperti masalah Kartu Tanda Pemilih. Di daerah saya pun banyak terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemilih dan tahun lahir pemilih.
Mengenai pencoblosan pun, masyarakat sepertnya kurang antusias. Dari sekitar 400 orang pemilih yang terdaftar, hanya 257 orang yang datang ke TPS, itupun 11 surat suara tidak sah. Menurut saya, hal ini karena masyarakat berpendapat pemilihan gubernur tidaklah seperti pemilihan presiden. Dengan kata lain pemilihan gubernur tidaklah sepopuler pemilihan presiden. Sehingga masyarakat tidak tertarikuntuk turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.
Nurida Husnaningtyas, NIM 0681003
0 komentar:
Posting Komentar
Kasiiiih koment yang membangun yaaah....biar tetep semangat nulisnya...hehehe...tp insya allah kita terima apapun juga yang penting Kalian isi buku tamu okay !!!